Sistem birokrasi yang transparan, akuntabilitas, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merupakan hal yang mutlak dijalankan oleh setiap instansi pemerintah, termasuk oleh Kementerian Perindustrian. Guna mewujudkan birokrasi yang bersih KKN tersebut, Kemenperin terus berupaya mendorong pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di seluruh satuan kerja (satker) satker yang ada. Upaya tersebut sejalan dengan arahan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita untuk mempertahankan birokrasi yang bersih, produktif, dan akuntabel.
“Upaya itu tentunya sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi dengan tiga sasaran hasil utama, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik,” Inspektur Jenderal Kemenperin, Masrokhan di Jakarta, Selasa (2/3).
Menurut Irjen Kemenperin, perbaikan birokrasi bersih, produktif dan akuntabel dengan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, akan dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Beberapa waktu lalu, Masrokhan melakukan kunjungan kerja ke Balai Diklat Industri Surabaya untuk memantau pengembangan inovasi dalam pelayanan, maupun sarana prasarana diklat. Hal ini dapat meningkatkan pengembangan manusia industry Indonesia .
“Dengan semakin banyaknya unit kerja di Kemenperin mengikuti jejak Zona Integritas sebagai miniatur Reformasi Birokrasi dan Good Governance, hal ini tentunya akan menjadi pondasi Kemenperin dalam membangun industri tangguh,” paparnya.
Masrokhan menambahkan, peningkatan pengelolaan informasi publik juga dapat mendorong sentimen positif terhadap industri dan produk elektronik dalam negeri. “Kemenperin terus memacu pertumbuhan industri yang kuat. Program-program prioritas mampu mendorong aktivitas ekonomi, peningkatan konsumsi, peningkatan ekspor, dan peningkatan investasi, dengan industri sebagai roda penggerak utamanya,” imbuhnya.
Implementasi Pelaksanaan Zona Integritas perlu diimbangi dengan penguatan di sisi pengawasan. Balai Diklat Industri Surabaya senantiasa akan menjaga konsistensi penerapan Zona Integritas hingga level staf, peningkatan inovasi, serta kegiatan-kegiatan lain untuk mempertahankan kualitas layanan dan diharapkan mampu meraih predikat WBBM tahun ini.
